Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Toraja Utara menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2026 di Gedung Perkantoran Gabungan Dinas, Panga’, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Branch Silambi yang juga menjabat sebagai Ketua TPPS Kabupaten Toraja Utara.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penyuluh Keluarga Berencana (PKB) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting di daerah, karena berhadapan langsung dengan keluarga dan masyarakat di tingkat lapangan.
Ia menekankan bahwa perhatian terhadap gizi dan pola asuh anak merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia daerah. Menurutnya, kualitas kesehatan anak sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan akan sangat menentukan kemampuan generasi muda Toraja Utara dalam memiliki nilai kompetitif di masa depan.
Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya validitas data by name by address agar setiap intervensi yang dilakukan pemerintah dapat tepat sasaran. Ia juga mendorong penyuluh untuk memperkuat edukasi kepada calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga dengan balita sebagai langkah pencegahan stunting dari hulu.
Ia berharap seluruh target penurunan stunting di Toraja Utara dapat tercapai tahun ini sehingga daerah mampu menunjukkan hasil yang membanggakan dalam evaluasi tingkat provinsi.
Sebelumnya, Plt. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Toraja Utara Semuel Sampe Rompon melaporkan bahwa penguatan peran penyuluh KB di lapangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan keluarga.
“Beberapa tahun lalu jumlah penyuluh di lapangan masih sangat terbatas. Namun saat ini, melalui penerimaan ASN jalur PPPK, jumlah personel kita telah mencapai 55 orang penyuluh yang bertugas di 21 kecamatan di Toraja Utara,” ujarnya.
Keberadaan penyuluh KB di seluruh kecamatan memberi dampak signifikan terhadap pelaksanaan program pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, serta upaya percepatan penurunan stunting di daerah.
Ia menambahkan bahwa berbagai program pembangunan keluarga terus dijalankan melalui implementasi Program Bangga Kencana yang menjadi kebijakan nasional Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang pelaksanaannya langsung menyasar keluarga hingga tingkat desa.
Diskominfo-SP - 2026
